Lapangan.co.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Raya Padang Fase VII bersama anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet drastis sejak menempati lokasi baru.
Andre tiba di kawasan pasar sekitar pukul 16.00 WIB dan langsung menyusuri area perdagangan. Dalam dialog singkat dengan pedagang, ia mendapati banyak kios yang sepi pengunjung. Bahkan, sejumlah pedagang mengaku hampir tidak mendapatkan transaksi selama beberapa hari terakhir.
Pedagang Khawatir Tak Mampu Bertahan
Kondisi pasar yang minim aktivitas membuat pedagang resah. Mereka mengeluhkan sulitnya menutup kebutuhan sehari-hari akibat dagangan yang tak kunjung laku. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan akses, penataan area, serta promosi agar Pasar Raya Fase VII kembali ramai dikunjungi masyarakat.
Andre menilai masalah utama terletak pada akses keluar-masuk pasar yang belum optimal, minimnya parkir yang tertata, serta penempatan pedagang yang kurang strategis bagi pembeli.
Dugaan Pungutan Liar di Fasilitas Umum Pasar
Selain soal sepinya pembeli, Andre juga menemukan dugaan adanya pungutan di fasilitas umum. Ia menerima laporan bahwa pengunjung dan pedagang dikenakan biaya untuk menggunakan toilet umum, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000.
Parkir dan WC Diduga Dikuasai Oknum
Tak hanya toilet, pungutan juga disebut terjadi pada area parkir kendaraan roda dua dan roda empat. Andre menegaskan bahwa Pasar Raya Fase VII masih berstatus aset pemerintah pusat dan belum resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang, sehingga seharusnya belum boleh ada pungutan apa pun.
Ia juga menyoroti dugaan praktik jual beli kios dan lapak oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kewenangan resmi. Menurutnya, praktik semacam ini membuat pasar tidak berfungsi maksimal meski telah dibangun sejak setahun lalu.
DPRD Padang Tegaskan Fasilitas Pasar Harus Gratis
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa seluruh fasilitas umum pasar, termasuk toilet, semestinya dapat digunakan secara gratis. Hal ini karena biaya kebersihan dan keamanan telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyebut DPRD telah menelusuri anggaran operasional pasar dan memastikan tidak ada dasar hukum untuk penarikan biaya kepada pedagang maupun pengunjung.
Polisi Diminta Tindak Tegas Praktik Ilegal
Dalam sidak tersebut, Andre juga didampingi personel Polresta Padang. Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan pemerasan, pungli, serta praktik ilegal lainnya yang merugikan pedagang kecil.
Andre menegaskan bahwa pasar rakyat yang dibangun dengan dana negara tidak boleh berubah menjadi ladang pungutan liar. Ia meminta semua pihak yang terlibat dalam praktik tersebut bersiap menghadapi proses hukum.
Dorong Pemko Padang Hidupkan Kembali Pasar Raya
Andre berharap Pemko Padang segera mengambil langkah konkret untuk menghidupkan kembali Pasar Raya Fase VII. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain pembukaan akses jalan tambahan, penataan ulang zonasi pedagang, penyediaan transportasi pengumpan, serta penyelenggaraan event pasar rakyat secara rutin.
Menurutnya, Pasar Raya Padang merupakan pusat ekonomi masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya. Pemerintah daerah diminta hadir secara nyata untuk melindungi pedagang dan memastikan pasar kembali menjadi ruang ekonomi yang hidup dan berdaya saing.
