Lapangan.co.id – Fraksi PDIP di Komisi VI DPR RI menyatakan keberatan terhadap rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India yang dikaitkan dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai kebijakan tersebut tidak dibahas secara terbuka dengan DPR sebagai mitra pengawas kementerian terkait.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengaku kecewa karena tidak pernah menerima pemaparan resmi dalam rapat komisi mengenai rencana impor dalam jumlah besar tersebut.
Menurutnya, kebijakan berskala besar seperti ini seharusnya disampaikan secara transparan kepada DPR sebelum direalisasikan.
DPR Pertanyakan Proses dan Tujuan Impor
Sudah Direncanakan Sejak Lama?
Mufti menilai impor 105 ribu unit pikap bukanlah keputusan yang tiba-tiba diambil. Ia menyoroti fakta bahwa sebagian unit kendaraan sudah masuk ke Indonesia, meskipun sebelumnya terdapat permintaan penundaan dari pimpinan DPR.
Ia mempertanyakan kepada siapa kebijakan tersebut dipertanggungjawabkan dan atas dasar apa keputusan itu dibuat tanpa komunikasi dengan DPR.
Dinilai Berdampak ke Industri Otomotif Nasional
PDIP memandang kebijakan ini berpotensi memengaruhi industri otomotif dalam negeri dan lapangan kerja. Mufti menyebut momentum pengadaan kendaraan dalam jumlah besar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Ia juga menyinggung pentingnya konsistensi antara wacana kemandirian industri dan implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.
Usulan Pembatalan, Bukan Sekadar Penundaan
PDIP Minta Impor Dibatalkan
Berbeda dengan usulan penundaan, Mufti menyatakan pihaknya mendorong agar rencana impor tersebut dibatalkan sepenuhnya. Ia khawatir program ini justru menjadi beban jangka panjang jika tidak melalui perencanaan matang.
Menurutnya, pembangunan ekonomi desa semestinya tidak menjadi pintu masuk bagi produk impor dalam skala besar yang berpotensi melemahkan industri nasional.
DPR Akan Panggil Pihak Terkait
PDIP berencana meminta klarifikasi resmi dari kementerian dan lembaga terkait di forum DPR. Mereka menegaskan bahwa kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus diputuskan secara akuntabel dan transparan.
Pemerintah: Impor Ditunda Menunggu Presiden
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa rencana impor kendaraan tersebut untuk sementara waktu ditunda hingga Presiden kembali ke Tanah Air.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan impor bukan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.
Presiden Prabowo Subianto disebut akan menjadi pihak yang menentukan kelanjutan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah lebih dulu meminta pemerintah menangguhkan rencana impor tersebut sampai ada arahan langsung dari Presiden.
Polemik Impor Pikap dan Tantangan Kemandirian Industri
Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan operasional program desa dan agenda penguatan industri nasional. Sejumlah pihak menilai kebijakan pengadaan kendaraan dalam jumlah besar seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat produksi dalam negeri, bukan bergantung pada impor.
Keputusan akhir kini menunggu arahan Presiden, sementara DPR memastikan akan melakukan fungsi pengawasan terhadap proses tersebut.
